Pemerintah Sosialisasi Nilai Baru Mata Uang

 

JAKARTA – Setelah melalui pembahasan yang panjang, program penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi) rupah akhirnya resmi digulirkan. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) menrgetkan seluruh tahapan redenominasi paling cepat bisa tuntas dalm enam tahun mendatang.

Dalam skema redenominasi yang disusun Kemenkeu dan BI, angkan pecahan rupiah akan disederhanakan dengan menghilangkan tiga angka nol dibelakang nilai mata uang. Misalnya duit Rp 100.000 menjadi Rp 100. Sedangkan Rp 1.000 manjadi Rp 1. Meski angka nominalnya berbeda, nilai uangnya tetap sama.

Gunernur BI Darmin Nasution mengatakan, saat ini merupakan momen yang pas untuk memulai tahapan redenominasi. “Kuncinya adalah perekonomian yang stabil dan inflasi yang terkendali”, ujarnya pada acara kickoff konsultasi publik perubahan harga rupiah “Redenomiinasi bukan Senering” di Jakarta kemarin (23/1).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, redenominasi akan dilakukan secara bertahap agar tidak menjadi salah persepsi di masyarakat. “Redenominasi berbeda dengan senering atau pemotongan nilai mata uang. Ini harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi salah paham dan resistansi (penolakan) di masyarakat,” imbuhnya.

Agus menjelaskan, kunci redenominasi adlah penyederhanaan nominal uang yang disertai dengan penyederhanaan harga barang atau jasa. Sebagai gambaran, saat ini harga tas misalnya Rp 100.000. Ketika terjadi redenominasi, uang Rp 100.000 akan disederhanakan menjadi Rp 100. Saat itu pula harga tas menjadi Rp 100. Sedangkan dalam kasus senering, ketika uang menjadi Rp 100, harga tas tetap Rp 100.000.” Jadi redenominasi tidak mengurangi daya beli,” bebernya.

redominasi-ilustrasi

fd79bd6145c0fcadff646c746c56ea28_50000-rupiah

 

Lalu, apa untungnya redenoominasi? Darmin menerangkan, meredominasi sangat bermanfaat dalam hal akutansi atau pencatatan uang. Misalnya, dalam dunia bisnis ataupun penyusunan anggaran negara, nilainya sudah triliunan rupiah. Itu berarti terdapat lebih dari 12 digit angka.”Dengan redenominasi, penulisan angka rupiah akan lebih sederhana kerena tiga (angka) nol dihilangkan,” ujarnya.

Demikian pula dalam keseharian masyarakat. Misalnya harga barang-barang seperti baju yang selama ini biasa ditulis angka Rp 75.000, Rp 130.000, atau Rp 400.000, nanti setelah redenominasi cukup ditulis Rp 75, Rp 130, atau Rp 400.” Jadi, perhitungannya lbih sederhana,” kata mantan ketua Bapepam-LK itu.

Lalu, kapan dimulainya? Darmin menyebutkan, tahapan redenominasi setidaknya membutuhkan 6 – 12 tahun. Dia memperkirakan, tahapan tersebut paling cepat akan tuntas pada 2019. Realisasinya bergantung pada implementasi di lapangan.

Saat ini RUU redenominasi telah masuk prolegnas (program legislasi nasional) dan bakal dibahas DPR tahun ini. Jika disetujui, mulai 2014 bank sentral akan menerbitkan mata uang yag sama dengan mata uang yang beredar saat ini. Hanya, tiga angka nol dibelakang akan dihilangkan. Misalnya, mata uang pecahan Rp 100.000 yang bergambar proklamator Soekarno – Hatta nanti diterbitkan dalam tampilan yang sama, hanya tulisannya menjadi Rp 100.

EYN2d

 

Dengan begitu, di masyarakat nanti beredar dua mata uang yang tampilannya sama, tapi jumlah angka nolnya berbeda. Setelah itu, secara bertahap, BI menarik uang-uang lama sehingga uang yang beredar di masyarakat adalah uang dengan tampilan sama, tapi dengan tiga angka nol yang sudah dihilangkan. Setelah itu, barulah BI menerbitkan uang yang benar-benar baru tampilannya dengan angka yang lebih sederhana.

Untuk proses itu, BI menyediakan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Dana itu digunakan untuk percetakan uang dan perubahan sistem teknologi informasi (TI) dalam tujuh tahun ke depan. Selam transisi, jumlah uang yang dicetak tidak akan bertambah. Misalnya, BI melalui Peruri mencetak 1 juta lembar Rp 100.000, sebanyak 500 ribu berupa uang lama dan 500 ribu lagi uang baru.

Darmin meminta seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengembang atau pebisnis lain, tidak memanfaatkan proses redenomisasi demi keuntungan pribadi. Misalnya, bikin iklan supaya membeli rumah sebelum redenominasi agar nilai uang tak turun. “Itu namanya meracuni pikiran orang. Kita mengharapkan jangan sampai hal tersebut dilakukan,” ujarnya.

Meski begitu, Darmin mengingatkan ada resiko yang perlu diantisipasi saat tahapan redenominasi. Di antaranya, resiko yang berkaitan dengan pembulatan harga-harga ke atas yang mungkin terjadi secara gila-gilaan. “Ada potensi kenaikan harga yang disebabkan pembulatan harga-harga ke atas secara berlebihan karena kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Nanti segala resiko itu dimasukkan ke UU yang akan mengatur praktik pembulatan harga agar memenuhi kriteria kewajaran disertai pengawasan. “ Kalau bisa, ada penindakan tegas erhadap perilaku curang yang dapat merugikan masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia, risiko itu cenderung terjadi pada masa transisi. Karena itu, pedagang diharapkan mencantumkan harga barang atau jasa dalam rupiah lama dan rupiah baru (dual price tagging).” Itu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan ada transparasi harga,” sebutnya.

Saat ini di Asia Tenggara hanya Indonesia dan Vietnam yang memiliki pecahan mata uang hingga 5 digit. Salah satu negara yang sukses menerapkan redenominasi adalah Turki. Selain Turki, negara yang berhasil meredenominasi mata uangnya adalah Rumania, Polandia, dan Ukraina.

Sejak 2005, Turki meredenominasi mata uang lira secara bertahap selama tujuh tahun. Setelah itu, semua uang yang lama Turki (Turki lira/ TL) dikonversi menjadi lira yang baru (YTL, Y berarti yeni atau baru). Kurs konversi adalah YTL 1 untuk 1.000.000 (menghilangkan enam angka nol). Pada tahap awal, mata uang TL dan YTL beredar secara simultan setahun. Kemudian, mata uang lama ditarik secara bertahap dan digantikan YTL. Pada tahap selanjutnya, sebutan yeni pada mata uang baru dihilangkan sehingga mata uang YTL kembali menjadi TL dengan nilai baru. Selama tahapan redenominasi, inflasi Turki tetap stabil di kisaran 8-9 persen.

Secara terpisah, ekonomi yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, redenominasi bukan kebutuhan utama untuk mendorong perekonomian nasional. “Saat ini tidak urgen (mendesak),” ujarnya.

Menurut Aviliani, pemerintah dan BI harus memperhitungkan banyak hal. Mulai potensi gejolak di masyarakat, terjadinya krisis di masa transisi, kebutuhan biaya untuk sosialisasi, hingga percetakan uang baru. “berbagai hal tersebut harus dipertimbangkan serius,” katanya.

Sebelumnya Ketua KEN Chairul Tanjung mengatakan, diantara sekian banyak agenda perekonomian di Indonesia saat ini, redenominasi tidak termasuk prioritas.” Bukan berarti redenominasi tidak baik, tapi belum perlu (dilaksanakan) saat ini,” ucapnya.

CT – sapaan akrap Chairul Tanjung – menambahkan, luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan beragamnya demografi penduduk, terutama dari tingkat pendidikan bisa menjadi kendala berat.” Butuh sosialisasi yang luar biasa,” ujarnya.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani menambahkan, selama redenominasi dilakukan untuk mempermudah transaksi perdagangan, pihaknya tidak menolak. Apalagi, saat ini harga satuan rendah barang di Indonesia sudah mencapai angka Rp 1.000. berbeda dari sekitar 20 tahun yang lalu (Rp 1 – Rp 5).

redenominasi

 

redenominasi1

Namun, untuk merealisasikan langkah tersebut, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yaitu, kesiapan infrastruktur, sosialisasi, dan masa transisi.” Jika 3 hal itu tidak dipersiapkan secara matang, justru akan mengganggu transaksi,” ujarnya.

Mengenai dampak terhadap perdagangan, Franky berpendapat tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Jika dilihat dari sisi perdagangan dalam negeri, itu bisa memudahkan pembukuan keuangan dan kemudahan dalam bertransaksi. Untuk perdagangan luar negeri, kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia bisa meningkat. Dengan begitu, neraca perdagangan di Indonesia bisa lebih baik.

bali-lebih-dulu-kenalkan-redenominasi-rupiah